Sekolah Kejuruan Dirintis di Perbatasan

Jayapura, Kompas - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Papua Niugini (PNG) merintis kerja sama pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk wilayah perbatasan di kedua negara. Sekolah tersebut kelak terbuka bagi putra-putri warga negara Indonesia dan warga negara PNG.

Rintisan kerja sama itu diluncurkan di Jayapura, Kamis (13/5), oleh perwakilan pemerintah kedua negara. Pemerintah RI diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dedpdiknas Indra Djati Sidi, sedangkan Pemerintah PNG diwakili Asisten I Sekretaris Departemen Pendidikan PNG Damien Rapese. Hadir pula dalam pertemuan itu Duta Besar RI untuk PNG dan Kepulauan Solomon Jonahanis Djopari dan para pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Dirjen Dikdasmen Indra Djati Sidi menilai, kerja sama itu sangat strategis dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara RI dan PNG, terutama di bidang pendidikan. Sektor pendidikan diyakini sangat memegang peranan penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

"Program pengembangan sumber daya manusia adalah sewajarnya bersifat universal sehingga tidak pantas dibatasi oleh sekat-sekat wilayah administrasi negara. Apalagi, secara historis dan kenyataan sehari- hari, warga kedua negara di wilayah perbatasan masih sangat terikat hubungan sosial budaya," ujar Indra.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pencanangan SMK di wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki dimensi yang luas. Selain memberikan layanan pendidikan berbasis sumber daya alam setempat, juga setidaknya mengangkat citra negara RI dalam memajukan pendidikan negara tetangga. Anak-anak dari kedua negara berbeda bisa berinteraksi dengan pendekatan yang lebih kultural.

Penting bagi PNG

Asisten I Sekretaris Departemen Pendidikan PNG Damien Rapese pun menilai, program rintisan SMK itu penting bagi PNG sebab Indonesia termasuk jauh lebih maju dalam pengembangan pendidikan dibanding PNG. "Setidaknya, warga PNG bisa belajar dari Indonesia, khususnya dalam mengelola sumber daya alam," katanya.

Secara terpisah, Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Depdiknas Gatot Hari Priowirjanto menjelaskan, sebagai langkah awal, sebanyak 16 lulusan SMA dari PNG saat ini mengikuti pendidikan keterampilan (life skill) di sejumlah SMK di Jayapura. Setelah mengikuti pembekalan selama satu tahun di Community College SMK unggulan itu, mereka akan mengikuti pendidikan tambahan di pusat-pusat pengembangan pendidikan kejuruan di bidang teknologi dan pertanian di Malang, Bandung, dan Cianjur. Nantinya, mereka akan menjadi guru di SMK- SMK rintisan.

Pada tahap awal, SMK rintisan akan berlokasi di tiga kabupaten dalam wilayah RI yang terlintasi garis perbatasan kedua negara, yakni, Skow (Kota Jayapura), Mindiptana (Kabupaten Bouven Digul), dan Sota (Kabupaten Merauke). Ketiga kabupaten itu bertetangga langsung dengan Provinsi Sandaun, PNG.

Rumpun keahlian yang dikembangkan di SMK wilayah perbatasan mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan. Keahlian manajemen usaha juga dikembangkan agar lulusan SMK tidak canggung membuat jaringan permodalan, produksi, dan pemasaran.

Sebagai perangsang, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk satu SMK. Anggaran itu akan bersinergi dengan dana APBD setempat dalam pembangunan ruang kelas, ruang guru, dan kepala sekolah. (NAR/KOR)