"Hingga kini, kami belum menerima buku panduan Kurikulum 2013 untuk diberikan kepada para guru untuk dijadikan sebagai panduan ajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Jerhans Ledoh di Kupang, Rabu.
Dia mengatakan bahwa seluruh proses pengadaan buku panduan dilakukan secara terpusat di Jakarta sehingga daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya, termasuk mengintervensi waktu pengiriman semua dokumen tersebut.
Dengan demikian, kata dia, selaku pelaksana di daerah, hanya bisa menanti pengiriman dokumen tersebut, untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah di daerah setempat.
"Ini proyek pusat dan kami di daerah hanya bisa menanti kapan barang itu dikirim untuk selanjutnya kami salurkan ke seluruh sekolah di dearah ini," kata Jerhans.
Menurut dia, seharusnya buku panduan penerapan Kurikulum 2013 tersebut sudah berada di daerah untuk selanjutnya diberikan kepada para guru di seluruh sekolah daerah ini sebelum tahun ajaran dimulai.
Dengan demikian, kata dia, para guru bisa mempersiapkan diri untuk menyusun rencana pengajarannya sesuai dengan pedoman dalam buku tersebut.
Ia mengatakan bahwa para guru hingga sekarang belum bisa memanfaatkan sistem pengajaran sesuai dengan buku panduan penerapan Kurikulum 2013.
Secara institusional, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait dengan persoalan tersebut.
Untuk mengantisipasi kekosongan pengajaran di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar, lanjut Jerhans, para guru diminta meramu mata pelajaran sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP).
Dia juga mengaku untuk sejumlah sekolah swasta yang ada di wilayah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu telah memiliki fotokopi buku panduan tersebut. Hal itu tidak berlaku untuk sekolah negeri yang masih menanti pengiriman dari pusat.
"Sekolah negeri saya minta bersabar sambil menanti pengiriman dari pusat," katanya.
Setelah buku panduan itu tiba, kata dia, pihaknya akan menggandakan, lalu memberikan fotokopian itu kepada seluruh guru untuk dijadikan panduan pengajaran sekolah.
"Fotokopian itu tidak diperkenan untuk diberikan kepada para siswa atau meminta siswa untuk menggandakan sendiri karena semua biaya sudah disediakan melalui dana BOS," kata Jerhans.
Terkait dengan sosialisasi penerapan Kurikulum 2013, Jerhans mengaku telah dilakukan sejak setahun silam dan sudah dilakukan uji coba di beberapa sekolah.
Jerhan menyakini akan bisa berjalan lancar penerapannya di seluruh sekolah di wilayah ini.
"Kami sangat optimistis penerapan Kurikulum 2013 akan bisa berjalan lancar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Piter Sinun Manuk mengatakan bahwa upaya mengantisipasi keterlambatan penyaluran Buku Kurikulum 2013, pemerintah telah mengirim "soft copy" dalam bentuk cakram padat atau compact disc (CD) ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan.
Meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, dia mengaku Kurikulum 2013 tetap diterapkan. Bahkan, sejak awal tahun pelajaran 2014/2015 pada bulan Juli lalu, kurikulum ini secara serentak sudah dilaksanakan di semua sekolah.
Mengenai hampir semua sekolah belum mendapat buku tersebut, Piter mengatakan bahwa "soft copy" dalam bentuk cakram padat yang dikirim pemerintah diharap bisa menjadi pegangan guru dan siswa.
